Disket Episode 1 | Mereka yang Kita Andalkan, Tak Pernah Kita Tanya
Setiap pagi, kota dibangunkan tidak hanya oleh bunyi alarm, tapi oleh roda gerobak.
Nasi uduk mengepul di pinggir jalan. Lapak Bubur ayam berdiri di bawah spanduk sekolah.
Gerobak Lontong sayur nongkrong setia di pojok kantor kelurahan.
Dan tiap pagi pula, kita menyambutnya dengan dompet, bukan dengan pertanyaan.
Karena bagi banyak keluarga urban, makanan dari luar rumah bukan pilihan cadangan—tapi bagian dari rutinitas harian.
Murah. Cepat. Dekat. Bisa dijangkau kapan saja.
Tak perlu rencana matang, tak perlu bersih-bersih dapur.
Menurut SKI 2023, hampir 7 dari 10 orang Indonesia makan makanan siap saji dari luar rumah minimal sekali seminggu.
Dan untuk warga kota, frekuensinya lebih tinggi: banyak yang makan dari luar lebih dari tiga kali seminggu.
Bayangkan:
dalam sebulan, bisa ada 15–20 piring makanan yang masuk ke tubuh kita… tanpa kita masak sendiri, sehingga kita tidak tahu, bagaimana persisnya bahannya, bagaimana kebersihan alat dan bahannya.
Dan bukan cuma frekuensinya yang besar. Biayanya pun juga.
Rata-rata rumah tangga di kota besar menghabiskan hampir sepertiga dari pengeluaran pangan mereka untuk makanan dari luar rumah.
Artinya, kalau belanja pangan seseorang satu juta,
sekitar Rp300.000 langsung habis untuk jajan di warung atau gerobak.
Artinya, jika penduduk suatu kota ada 1 juta orang, maka perputaran ekonomi di PKL sebesar Rp300miliar.
Poin-poin ini bercerita, PKL bukan pelengkap sistem pangan kota.
Mereka adalah tulang punggung harian—sumber energi bagi pekerja, pelajar, bahkan ibu rumah tangga yang sedang buru-buru. Dan juga sumber perputaran ekonomi suatu wilayah.
Dengan perannya yang begitu besar, interaksi warga dengan PKL menyimpan potensi manfaat dan risiko, tergantung apakah hubungan itu disadari dan dijaga atau dibiarkan berjalan tanpa perhatian.
Data SKI juga menyebutkan: hanya sekitar 3 dari 10 orang yang membaca label makanan kemasan. Mereka ini yang berpeluang teliti dengan apa yang masuk ke tubuh mereka.
Dan hanya 4 dari 10 pelaku usaha pangan kecil yang pernah mendapat pelatihan sanitasi.
Padahal, sebagian besar konsumen mereka adalah anak-anak, pekerja, dan ibu rumah tangga—mereka yang mengandalkan kepraktisan tanpa sempat bertanya lebih dalam.
Ibarat gayung bersambut, yang berjualan dan yang membeli sama-sama tidak perhatian.
Apa akibatnya?
Kita tahu, 1 dari setiap 5 anak Indonesia masih mengalami stunting.
Di kota besar pun, angkanya stagnan. Padahal akses makanan dan layanan kesehatan tersedia lebih luas.
Mungkinkah, justru karena kita lupa satu hal:
anak-anak tidak hanya makan dari rumah. Mereka juga makan dari lingkungan. Dari gerobak. Dari jajanan depan sekolah.
Laporan nasional tentang food loss and waste bahkan menyebut bahwa ketidakterampilan dalam menyimpan dan menyajikan makanan di tingkat paling akhir—tempat konsumen langsung membeli—jadi salah satu penyebab utama pemborosan pangan dan penyebaran penyakit.
Artinya, masalah gizi yang kita alami hari ini, apapun judulnya, adalah apa yang kita tuai dari apa yang kita tanam selama ini.
Maka, pada episode disket ini, sebelum kita cari solusinya, mari kita urutkan, dari mana masalah ini berasal?
⚠️ Akar Masalah 1: Ketimpangan dalam Pengawasan dan Pelatihan
Dari 10 orang yang kita temui di pasar atau pinggir jalan, hanya 3 di antaranya yang pernah mendapat informasi soal keamanan pangan.
Itu pun biasanya didapat dari media sosial atau cerita antar teman—bukan dari pelatihan resmi.
Kalau kita bicara soal PKL, situasinya lebih sunyi lagi.
Dari setiap 10 gerobak yang mangkal tiap pagi, hanya 4 di antaranya yang pernah ikut pelatihan soal cara menyimpan bahan makanan, mencuci alat masak, atau mengenali minyak goreng yang sudah tak layak pakai.
Artinya, 6 dari 10 abang gerobak berjalan sendiri. Berdagang setiap hari, menyuapi kota, tanpa tahu apakah cara mereka memasak bisa membahayakan kesehatan jangka panjang.
Belum tentu karena mereka lalai, bisa jadi karena tidak terlibatkan.
Di saat restoran besar dan supermarket wajib punya SOP sanitasi higiene, PKL—salah satu yang paling sering bertemu dengan mulut kita—masih berjalan sendiri-sendiri.
Banyak dari mereka belum tersentuh program pembinaan, bukan karena tak ingin berubah, tapi karena berada di wilayah abu-abu sektor informal. Sebagian bahkan belum memiliki izin resmi, bukan semata-mata untuk menghindar, tapi karena prosedurnya rumit atau takut kewajiban baru membuat harga jual mereka naik.
Di sisi lain, pelanggan mereka datang justru karena satu hal yang tak bisa ditawar: harga terjangkau. Tambahan beban sekecil apapun bisa memutus hubungan yang selama ini dibangun oleh kepercayaan dan kebutuhan.
Maka, ke depan, pembinaan sektor usaha kecil tak bisa lagi hanya menyasar yang formal saja. Karena pada akhirnya, warga tetap makan dari keduanya—dan sistem pangan kita akan selalu ditentukan oleh titik yang paling rentan. Pembinaan yang adil artinya membangun sistem yang melindungi semua, tanpa membebani salah satu.
Simak Disket Episode 1 via Spotify
⚠️ Akar Masalah 2: Miskonsepsi Publik: Murah = Tidak Sehat
Masalah kedua datang dari cara pembeli memahami makanan sehat.
Sebagian orang punya asumsi yang nyaris tak tergoyahkan:
“Kalau sehat, pasti mahal. “Kalau murah, ya wajar kalau kurang sehat.”
Ini bukan sekadar pendapat pribadi—ini sudah jadi keyakinan kolektif.
Akibatnya, setiap upaya makan sehat sering dikaitkan dengan label: produk organik, kemasan steril, menu impor, atau makanan berlabel gizi lengkap.
yang tentu saja, jarang –jika tidak mau dikatakan tidak sama sekali– kita temukan di PKL.
Padahal… apakah benar sehat selalu berarti mahal, dan kalau murah… yang penting banyak dan enak?
Survei Konsumsi Informasi Gizi 2023 menunjukkan bahwa dari setiap 10 orang Indonesia, 7 orang mengaku tahu pentingnya gizi, tapi hanya 3 di antaranya yang benar-benar membaca label, bertanya tentang isi makanan, atau mengecek asal bahan yang mereka beli.
Sisanya? Membeli seperti biasa—asal kenyang, cepat, dan irit.
Bukan semata karena tidak peduli, tapi karena akses terhadap informasi gizi yang mudah dipahami masih sangat terbatas.
Banyak label makanan yang ditulis dalam istilah teknis, kecil, atau tidak terbaca.
Pertanyaan sederhana seperti “minyaknya udah dipakai berapa kali?” sering dianggap merepotkan, atau bahkan menyudutkan penjual.
Dan ketika informasi yang tersedia tidak membekas dalam kebiasaan sehari-hari, maka kewaspadaan pun ikut menguap.
Miskonsepsi ini menimbulkan dua dampak serius:
Pertama, makanan sehat dianggap eksklusif—hanya untuk kalangan tertentu.
Kedua, kita menjadi permisif terhadap makanan murah, seolah kualitas tidak perlu dipertanyakan karena “ya wajar saja, harganya segitu.”
Inilah yang kemudian memperkuat stigma terhadap makanan dari sektor informal.
PKL seolah jadi simbol ketidakamanan pangan—bukan karena bukti, tapi karena persepsi.
Ironisnya, laporan Food Loss and Waste (FLW) Technical Report Indonesia 2021 justru menekankan:
“Salah satu faktor terbesar penyebab pemborosan pangan adalah ketidaktahuan konsumen akan kualitas dan keamanan pangan yang dibeli—terutama di lapisan ekonomi menengah dan bawah.”
Artinya, kesalahan bukan hanya di penyedia, tapi juga di pola konsumsi publik.
Karena ketika publik tidak mempertanyakan kualitas, tidak membaca label, dan tidak punya standar,
maka rantai pasok dan sistem produksi pun tidak terdorong untuk memperbaiki diri.
Kita bisa punya PKL yang rajin cuci tangan, pakai minyak baru, dan simpan bahan di wadah bersih.
Tapi kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli, maka perubahan akan berhenti di situ saja.
Miskonsepsi publik inilah yang harus kita ubah.
Bahwa makanan sehat bisa hadir dalam bentuk yang dekat, sederhana, dan terjangkau—asal kita mau terlibat, dan tidak lagi membiarkan persepsi lama mengatur cara kita memilih makanan.
Apakah ini utopia? terlalu ideal dan tidak realistis?
Sebelum kita ke solusi, kami ingin menggarisbawahi bahwa saat ini, Kita hidup di antara dua ketimpangan:
💔 Di satu sisi, penyedia makanan harian tidak didampingi.
💔 Di sisi lain, konsumen punya harapan yang keliru: murah tidak bisa sehat.
🌱 HARAPAN – Kalau Bukan dari Atas, Mungkin Bisa dari Gerobak
Dan dalam sistem pangan, penyedia dan konsumen sama-sama punya peran.
Di banyak kota, pelatihan untuk pedagang kaki lima bukan hal baru.
Suatu dinas di Jawa Barat setempat memfasilitasi pelatihan PKL untuk meningkatkan keamanan pangan jajanan anak sekolah sejak 2023.
Metodenya sederhana—langsung praktik di tempat jualan. Topiknya ringan tapi penting: dari cara menyimpan bahan mentah, mengganti minyak goreng, hingga mencuci alat masak.
Namun hingga kini, program ini masih bersifat terbatas dan belum menyasar pelatihan lanjutan atau sistem monitoring jangka panjang.
Pelatihan yang baik butuh keberlanjutan, bukan hanya kehadiran satu kali.
Di lain daerah, pendekatan berbeda digunakan: sertifikasi laik sehat untuk PKL.
Pedagang yang memenuhi kriteria diberi tanda kelayakan yang bisa mereka pasang di gerobak.
Sebuah langkah penting untuk membangun kepercayaan.
Namun, belum banyak konsumen yang mengetahui bahwa label ini ada, atau apa maknanya.
Dan tanpa kampanye publik, sertifikasi ini hanya akan menjadi stiker yang ditempel, bukan kepercayaan yang tumbuh.
Di sisi lain, edukasi kepada publik pun sudah mulai berjalan.
Di beberapa wilayah Jawa Timur, kader PKK dan posyandu mengadakan sesi edukasi ringan kepada ibu-ibu tentang cara memilih jajanan sehat untuk anak.
Program ini diberi nama yang menarik—“Jajan Aman, Anak Senang.”
Sayangnya, program ini masih berjalan secara insidental dan belum menjadi bagian dari agenda rutin posyandu atau PKK.
Padahal jika terstruktur, ia bisa menjadi salah satu fondasi literasi pangan keluarga.
Beberapa sekolah juga mencoba berinovasi dari sisi konsumsi.
Di sebagian daerah, ada sekolah dasar yang mengajak murid dan orang tua memetakan kebiasaan jajan harian anak-anak.
Alih-alih melarang jajanan di luar, sekolah mengembangkan daftar “jajanan bijak”—yaitu makanan dari gerobak sekitar yang sering dibeli, kemudian dibahas bersama soal risikonya, kelebihan gizinya, dan cara memilih versi yang lebih sehat.
Stiker “Dianjurkan” bukan sekadar label, tapi hasil dari diskusi yang melibatkan siswa dan orang tua.
Namun, inisiatif ini belum menyebar ke sekolah lain dan masih sangat bergantung pada inisiatif pribadi guru.
Padahal, jika pendekatan edukatif seperti ini dijadikan bagian dari kurikulum atau ekstrakurikuler, kesadaran konsumen bisa tumbuh sejak usia dini—bukan dari larangan, tapi dari pembiasaan reflektif.
Namun, inisiatif-inisiatif seperti ini—meskipun menjanjikan—masih berjalan sendiri-sendiri. Sebagian lahir dari inisiatif individu, sebagian lain dari proyek sementara yang tak sempat berakar. Di sinilah perlunya kita berhenti sejenak dan bertanya: bagaimana agar upaya-upaya ini tidak saling tumpang tindih, atau justru hilang begitu program selesai?
Model EcoFun hadir sebagai jembatan dari kepingan inisiatif menjadi sistem yang hidup.
Ia membantu kita memetakan berbagai program yang sudah dan bisa dilakukan oleh banyak pihak—baik itu guru, kader, pemda, CSR, maupun komunitas warga.
Bukan hanya melihat apa yang dilakukan, tapi juga di tingkat mana perubahan itu terjadi, dan di tahap mana perilaku itu dibentuk: dari kesadaran, pertimbangan, aksi, hingga menjadi gerakan yang direplikasi.
Dengan Model EcoFun, kita tak hanya berbicara perubahan dari satu sudut. Kita menyusun perubahan yang berlapis, berjenjang, dan saling menyambung, agar jalan menuju pangan sehat tak berhenti di satu lokakarya, tapi tumbuh jadi budaya.
Karena satu hal yang sering terjadi dalam program pangan dan gizi adalah ini: banyak inisiatif baik muncul di sana-sini, tapi berjalan sendiri-sendiri. Ada pelatihan yang bagus, tapi hanya sekali. Ada gerakan warga, tapi tak pernah terdengar di luar RT-nya. Ada inovasi sekolah, tapi tak sempat ditiru karena tak sempat terdokumentasi.
Matriks Model EcoFun disusun justru untuk menjembatani itu semua.
Model ini membantu kita membaca dan menyusun ulang segala potensi yang sudah ada. Ia memetakan berbagai program atau kegiatan ke dalam dua sisi penting:
pertama, pada tingkat perubahan apa ia bekerja (apakah menyentuh individu, kelompok, institusi, atau kebijakan);
dan kedua, di tahap mana perubahan itu sedang dibangun (apakah baru membangkitkan kesadaran, mendorong pertimbangan, memulai aksi, atau mengajak orang lain ikut serta).
Maka setiap baris dalam matriks ini menunjukkan siapa yang bisa mulai bergerak,
dan setiap kolom menunjukkan sejauh mana perubahan itu bisa dilanjutkan.
Tak ada satu aktor pun yang harus memikul semuanya.
Justru kelebihan model ini adalah: siapa pun bisa mulai dari ruang dan perannya masing-masing.
Kalau Anda dari pemda, mungkin bisa mulai dari penganggaran fasilitas sederhana untuk PKL di zona sekolah.
Kalau Anda guru atau kader PKK, bisa ambil satu poster dan satu cerita, lalu ajak diskusi bareng warga.
Kalau Anda staf CSR atau NGO, bisa bantu memperluas praktik baik yang sudah ada agar tak berhenti di satu lokasi.
Dan bahkan kalau Anda konsumen, warga, Anda tetap bisa mulai: dari bertanya, dari memilih, dari berbagi pengalaman baik.
Ketahanan pangan bukan cuma soal sawah, gudang, dan rantai logistik.
Ia juga soal siapa yang kita temui setiap pagi di trotoar, di pinggir sekolah, atau di dekat halte.
Dan mungkin, perubahan tak harus dimulai dari peraturan daerah…
Cukup dari satu percakapan yang selama ini tak pernah dianggap penting:
“Bang, minyaknya udah dipakai berapa kali ya?”
“Atau… alat makannya dicuci pakai air ngalir, ya?”
Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuka ruang—bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki.
Bisa jadi awal dari gerobak yang lebih bersih, makanan yang lebih aman, dan warga yang lebih peduli.
Terima kasih sudah mendengarkan DISKET.
Unduh matriks aksi dan bahan refleksi episode ini di disket.in—semuanya bisa diakses gratis dan siap Anda pakai di lingkungan masing-masing.
Dan sebelum Anda tutup episode ini, ada satu hal yang mungkin bisa Anda lakukan hari ini juga:
Bagikan episode ini ke kolega kerja, mitra komunitas, atau rekan di pemerintahan.
Karena bisa jadi… satu kiriman Anda hari ini, adalah awal dari sistem pangan yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih menyambung.
sampai jumpa pada episode selanjutnya.